Hujan Deras Rendam Pemukiman

GARUT, (GD)

Sekitar 35 rumah di Kampung Tarogongkolot, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogongkidul, terendam banjir bandang, Sabtu malam. Jalan di permukiman tersebut, kompleks pemakaman, dan lahan pertanian warga, dan kompleks Kantor Samsat Kabupaten Garut pun ikut terendam banjir.

Staf  Desa Tarogong, Rahmat, mengatakan banjir ini bermula saat hujan deras mengguyur perkotaan Garut sejak pukul 21.00. Pada 21.30, tanggul Sungai Ciojar di kampung tersebut jebol dan akhirnya air sungai mengalir ke permukiman warga. Banjir bandang ini membawa material lumpur dan sampah ke permukiman.

Di Kampung Tarogongkolot, kata Rahmat, setidaknya terdapat 35 rumah warga yang terkena banjir dengan korban sekitar 50 keluarga. Rumah-rumah yang kebanjiran berada di RW 2, khususnya di RT 2, 4, dan 5. Gang-gang di kawasan padat penduduk ini pun dipenuhi lumpur dan sampah.

Seorang korban banjir, Dede Romayanti (35), mengatakan banjir dengan cepat masuk ke rumahnya melalui pintu depan. Dede yang sempat berusaha membendung banjir menggunakan karung berisi pasir pada pintu rumahnya pun gagal.

“Akhirnya menyerah dan saya mengangkat semua perabotan ke lantai atas. Karpet, kursi, lemari, semuanya basah. Tidak sempat diselamatkan,” kata Dede saat ditemui di pengungsian, Minggu. Banjir di kampung tersebut, ujarnya, mencapai ketinggian sekitar satu meter. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, ucapnya, banjir bandang ini menimbulkan kerugian materi yang cukup besar.

Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi di masjid setempat. Di kampung tersebut, banjir bandang dari Sungai Ciojar ini pun merendam sebuah kompleks pemakaman dan lahan pertanian warga. Sampai pukul 01.00, banjir di kampung tersebut belum surut.

Banjir bandang di Sungai Ciojar yang mengalir ke saluran irigasi utama Kecamatan Banyuresmi ini pun menjebol tembok pembatas kantor sehingga air  merangsek ke kompleks Kantor Samsat Kabupaten Garut. Akibatnya, halaman kantor tergenang dan teraliri arus sungai.

Arus air yang mengalir deras di halaman kantor ini pun kemudian keluar dan menggenangi jalan utama di depan kantor samsat. Selain itu, banjir bandang ini merobohkan satu tiang penerangan jalan umum dan satu tiang telepon. Air yang membanjiri halaman kantor ini pun dibiarkan mengalir deras ke selokan dan jalan. Air mengalir melewati celah pagar kantor, layaknya air terjun. Beruntung, air tidak masuk ke dalam gedung. (dens)

PT Hakatex Diduga Membuang Limbah Beracun

BANDUNG,  (GD)

PT. Hakatex di Jalan Moh.Toha, KM 3, No.33/35 diduga membuang limbah cair

beracun dari bahan berbahaya keselokan. Surat konfirmasi berikut bukti foto hasil infestigasi di lapangan telah dikirimkan dengan nomor surat 014/KOF.BB/PI/III/13 tanggal 01 April 2013 akan tetapi surat tersebut tidak dijawab dan ironisnya surat komfirmasi itu dikembalikan.

Menurut sumber Warta Nasional, PT.Hakatex sudah melanggar UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan  pokok pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah No.20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air serta peraturan pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Dan juga peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup NO.30 Tahun 2009 Tentang tata cara perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan PP No.18 Tahun 1999 Pasal 40 ayat 1(Huruf a) tentang pengelolaan limbah sebagaimana telah diubah melalui PP No.85 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 1997, PP No.27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan hidup (Amdal).

Juga keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov Jawa Barat No Kep -01/BAPEDAL/09/1995. Menurut masyarakat disekitar perusahaan tersebut yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa setiap sesudah mandi badan terasa gatal-gatal dan sudah dilaporkan keluhan masyarakat kepemerintah  setempat tidak digubris dan ironisnya lagi sering terjadi kendaraan roda dua (Motor) terjatuh (kecelakaan) karena adanya terpaan debu asap dari cerobong tidak jauh dari jalan raya yang membuat mata seseorang yang memakai kendaraan roda dua tertutup pandangan kedepan.

Pihak KLH Kabupaten Bandung dan BPLHD Prov Jabar segera menindak lanjuti  serta segera dipanggil dan diberikan sangsi sesuai peraturan yg sudah ditetapkan dan jangan sampai pihak instansi terkait jangan sampai main mata pada perusahaan yang nakal. (TEAM)

 

ORMAS FORPEK NUSANTARA PERWAKILAN BANTEN Ancam Aksi Besar di BPK RI di Jakarta

SERANG, (GD)

Forum Pembela Kebenaran (Forpek) Nusantara  DPW Provinsi Banten, mengancamakan melakukan mogok makan dan Jahit Mulut di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pusat bila berhianat. Hal ini menyusul, penandatangan nota kesepakatan tentang keterbukaan informasi publik berkaitan dengan audit pemeriksaan BPK Perwakilan Banten kepada sejumlah lembaga pemerintahan.

Sekjen Forpek Nusantara Banten, Delly Suhendar, di damping para Petinggi DPC Forpek Nusantara Se-Banten, di Sela-sela Rapat Kordinasi di Hotel Berbintang di bilangan Jakarta,  Delly mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan kedua belah pihak, antara lain bahwa BPK akan mengaktifkan websitenya agar dapat diketahui publik. Karena selama ini, publik tidak dapat mengetahui tentang audit yang dilakukan BPK tersebut.

“Padahal sebagai lembaga yang melakukan audit di pemerintahan, seharusnya hasilnya juga boleh diketahui publik.  Ini untuk menghindari penyimpangan antara yang melakukan audit dengan lembaga yang diaudit,” tutur Delly.

Sebelumnya, pihak Forpek Nusantara Banten, melakukan aksi mogok makan selama delapan hari untuk tujuan keterbukaan informasi tersebut. Selanjutnya aksiter sebut dihentikan, setelah Kepala BPK RI Perwakilan Banten I Nyoman Wara menemui mereka di dua tenda yang digunakan keenam aktivis Forpek, tergeletak lemah melakukan aksi tersebut.

Sekjen Forpek Nusantara Banten, Delly Suhendar mengatakan, penghentian aksi dilakukan setelah pihak BPK Perwakilan Banten menandatangani nota kesepahaman tentang keterbukaan informasi yang diajukan oleh pihak Forpek. Dalam nota kesepahaman tersebut, dinyatakan,  Pihak BPK akan melakukan transparansi terkait audit yang dilakukannya terhadap sejumlah lembaga pemerintah, serta akan mengaktifkan websitenya yang selama ini tak dapat dibuka selambatnya akhir bulan April dan (selama ini tak dapat dibuka oleh publik-red ).

MenurutDelly, bila dalam waktu yang telah disepakati, pihak BPK Cabang Banten tidak menepati janjinya, maka Forpek Nusantara Banten, akan melakukan aksi yang lebih besar di Gedung BPK Pusat.  “Ini adalah konsekwensi dari penghianatan yang mereka lakukan,” tegasnya

Bidan di Subang Mengeluhkan Keterlambatan Pencairan Dana Jampersal

SUBANG, (GD)

Sejak digulirkannya program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Subang, Jabar, bukanya tidak pernah menuai kendala. Salah satunya  klaim pencairan dana Jampersal yang terlmbat dimana  setiap Ibu melahirkan mendapat Rp.500,- ribu sejak Nopember 2012 sampai saat sekarang belum cair. Disebut-sebut sebelumnya saat pencairan dana Jampersal sendiri dikenakan potongan hingga 15 % oleh oknum Dinkes.

Keterlambatan pencairan dana Jampersal itu  nyaris dikeluhkan para Bidan yang bertugas di seluruh penjuru peloksok Desa di Kabupaten Subang.  Apalagi tersiar kabar bila pencairan dana Jampersal tahun ini baru akan realisasi pada Nopember atau Desember mendatang. Mendengar kabar itu sontak mereka semakin cemas.

Maunya mereka, begitu selesai menangani persalinan Ibu yang melahirkan, pada bulan itu juga klaim  dananya bisa dicairkan.

Hal itu seperti diungkapkan Bidan Desa Titin yang bertugas di Puskesmas Batangsari, Kecamatan Sukasari, saat dikonfirmasi via ponselnya mengaku lelah menunggu lamanya waktu pencairan dana.  “ Dana Jampersal yang belum bisa dicairkan sejak Nopember 2012 sampai sekarang, namun demikian penanganan persalinan  terus berjalan. Kami berharap pencairan dana persalinan tidak terlalu lama,” ujarnya.

Pengakuan serupa dikatakan Aisah Bidan Desa yang bertugas di Puskesmas Mandalawangi, Kecamatan Sukasari. Dirinya mengeluhkan bila menemukan pasien yang seharusnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) , tetapi pasennya tidak mau. Sementara obat-obatan yang harus dibeli di luar program harus ditalangi lebih dulu, tuturnya.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Subang Sugianto berjanji akan mengusut mandeknya proses pencairan dana Jampersal. Dirinya mengaku sebelumnya tidak mengetahui bila pencairan dana Jampersal mandek sejak lama.

Sepengetahuannya pencairan dana Jampersal tidak ada masalah. Ia mengatakan  pada saat rapat pembahasan penaggulangan penyakit HIV/AIDS sempat menyinggung tentang program Jamkesmas dan Jampersal, pihak instansi terkait menyatakan berjalan sebagaimana rencana. Asumsinya berarti Jampersal tidak ada masalah.“Kita akan cari tahu, apakah benar pencairan dana Jampersal itu tersendat,” ujarnya. (Abh/Esuh)

DRS.HUSEIN R HASAN : Dengan Adanya Revitalisasi Fungsi Balai Semakin Hidup

BANDUNG, (GD)

Melalui salah satu mata anggaran pada APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012 Balai Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan revitalisasi interior balai sehingga kelihatan lebih representative.

Kepala Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Drs. Husen R. Hasan kepada Warta Nasional mengatakan dengan adanya revitalisasi ini pihaknya sangat bersyukur karena selain seluruh interior dalam yang direvitalisasi termasuk WC dan kamar mandi berikut juga dengan pengadaan alat-alat keseniannya.

Husen yang juga didampingi Drs.Amin Hermawan Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangan menuturkan pihaknya ingin memaksimalkan fungsi balai sebagai tempat pelatihan untuk guru dan karyawan serta murid-murid dalam bidang kesenian tertentu dan sebagai tempat pertemuan MGMP ( Musyawarah Guru Mata Pelajaran ) bahasa daerah.

“Anda bisa lihat setiap hari Jumat banyak sekali guru-guru yang dating kesini untuk melakukan shearing dalam rangka pengembangan bahasa daerah dan kesenian sehingga fungsi balai semakin hidup” jelasnya.

Selain telah melaksanakan kegiatan revitalisasi Balai Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga telah melaksanakan berbagai kegiatan ditahun 2012 diantaranya Rapat Koordinasi, Lomba pupuh dan lomba baca puisi. Adapun kegiatan rapat koordinasi diikuti oleh perwakilan dari dinas pendidikan kabupaten / kota, pengawas dan MGMP bertujuan supaya yang diprogramkan balai bisa nyambung dengan cara mengumumkan dan memberikan petunuk teknis tentang pasanggiri / lomba yang akan dilaksanakan kepada peserta rakor, pungkasnya. ( Anang ) 

Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat